Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Oleh Wihana Kirana Jaya PSEKP UGM

Policy Brief

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGM

Latar Belakang

Institutional Limbo BUMD
Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah
UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat ini.

Tujuan

Studi best practice pengelolaan BUMD di berbagai negara
Mengkaji peranan BUMD bagi perekonomian Pemerintah Daerah
Kajian terhadap peraturan perundangan tentang BUMD

Metodologi

Menggabungkan kajian literatur, analisis data primer dan sekunder
Menggunakan pendekatan New Institutional Economics

Embedded ness:

informal institutions, customs,

Tradition, norms, religion


Institutional environment:

Formal rules of the game-esp. property

(polity, judiciary, bureaucracy)


Governance:

Play of the game-esp.

contract (aligning governance

Structures with transactions)


Resource allocation and employment

(prices and quantities; incentive alignment)


Social theory (L1)


Economics of

Property rights/

Positive political

Theory (L2)


Transaction cost

Economics (L3)


Neoclassical

Economics/

Agency theory (L4)


LEVEL NIE

Masalah Ekonomi Kelembagaan BUMD

Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi terjadi rules of the game yang berubah, tidak pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain tidak mengenal insentif baru dan membangun sistem monitoring. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku principal siapa pelaku agen, sehingga mendorong perilaku adverse selection dan moral hazard.
.

Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara

Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD
Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan intervensi oleh Pemerintah Daerah
Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan pengelolaan utang BUMD
Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan kompetensi SDM BUMD
Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga
Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tumpang tindih

Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara

BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh mekanisme penegakannya.
Perlunya prosedur operasi standar efisien
Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju privatisasi pelayanan publik.
Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publik
Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif

Tinjauan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang BUMD

UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka celah salah kelola dan penyimpangan

Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:
Dasar dan tatacara pendirian BUMD
Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang memaksimalkan pelayanan publik
Kerjasama dengan pihak ketiga
Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD
Pengangkatan dan kewenangan direksi
Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan
Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMD
Kepegawaian
Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD: restrukturisasi dll.

Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia

Perbandingan Rasio BUMD/PAD Provinsi di Indonesia, 2004


0,73

9,63

6,61

4,26


2,27


4,70


1,72


4,57


2,46


0,00


5,59


9,02


5,55


2,96


3,67


6,01


6,67


0,74


8,99


0,99


0,00


6,19


1,29


3,14


7,44


1,10


7,30


1,50


1,29


1,50


0,00


2,00


4,00


6,00


8,00


10,00


12,00


Nanggore Aceh Darussalam


Sumatera Utara


Sumatera Barat


Riau


Jambi


Sumatera Selatan


Bengkulu


Lampung


Bangka Belitung


DKI Jakarta


Jawa Barat


Jawa Tengah


DI Yogyakarta


Jawa Timur


Banten


Bali


Nusa Tenggara Barat


Nusa Tenggara Timur


Kalimantan Barat


Kalimantan Tengah


Kalimantan Selatan


Kalimantan Timur


Sulawesi Utara


Sulawesi Tengah


Sulawesi Selatan


Sulawesi Tenggara


Gorontalo


Maluku


Maluku Utara


Papua


(%)


BUMD/PAD

.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia


Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia

Menurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)


2,65


7,96


69,50


19,89


3,45


11,67


68,17


16,71


0%


20%


40%


60%


80%


100%


2003


2004


Lebih dari 20%


antara 10%-20%


Kurang dari 10%


Tidak ada

.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia

BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD pada sejumlah daerah karena merugi atau daerah tidak memiliki BUMD
Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi
Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY

Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD kurang berani mengambil resiko
Ketidakjelasan payung badan pemerintah menyebabkan permasalahan birokrasi
Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD
Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk badan hukum menjadi Perumda ataupun Perseroda
BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya

.....Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY

Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD adalah:
Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah.
Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar.
Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang terkait
Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan
Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan operasional BUMD
Optimalisasi Badan Pengawas

Rekomendasi RUU BUMD 2006

RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD
Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD
Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.
Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan Daerah
Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem informasi berbasis e-BUMD.

Sumber Artikel : http://webcache.googleusercontent.com/

Read More

DASAR HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (BUMD)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK UNDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1962

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa perlu diusahakan terlaksananja program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 jang selandjutnja telah diperkuat dengan ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/M.P.R.S./1960 dan No. II/M.P.R.S./1960 mengenai keharusan diadakannja reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi jang ditudjukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;
		b.	bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi jang riil dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;
		c.	bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan adanja keseragaman dalam tjara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dalam rangka struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan No. 45 Prp tahun 1960;
		d.	bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang;
Mengingat	:	1.	Pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
		2.	Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/M.P.R.S./1960 dan No. II/M.P.R.S./1960;
		3.	Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan), Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan), Nomor 2 tahun 1961 dan Nomor 1 tahun 1962;
		4.	Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 Nomor 77);
		5.	Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 139) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 138);
Mendengar	:	Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 11 Oktober 1961;
		Dengan persetudjuan DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
		Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :
		a.	Daerah, ialah daerah swatantra jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jis Penetapan-penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
		b.	Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah seperti jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 1 tahun 1962;
		c.	Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Swatantra termaksud Pada sub a;
		d.	Instansi atasan, ialah:
			1.	Presiden bagi Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya;
			2.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I;
			3.	Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II..
	Pasal 2
		Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan perusahaan Daerah ialah semua perusahaan jang didirikan berdasarkan Undang-undang ini jang modalnja untuk seluruhnja atau untuk sebagian merupakan kekajaan Daerah jang dipisahkan, ketjuali djika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
	Pasal 3
		Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannja, maka terhadap badan hukum jang dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala matjam hukum Indonesia jang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.
	Pasal 4
		(1)	Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.
		(2)	Perusahaan Daerah termaksud pada ajat (1) adalah badan hukum jang kedudukannja sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunja Peraturan Daerah tersebut.
		(3)	Peraturan Daerah termaksud pada ajat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
	BAB II SIFAT, TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5
		(1)	Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi jang bersifat :
			a.	memberi djasa,
			b.	menjelenggarakan kemanfaatan umum,
			c.	memupuk pendapatan.
		(2)	Tudjuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnja dan pembangunan ekonomi nasional umumnja dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakjat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerdja dalam perusahaan, menudju masjarakat jang adil dan makmur.
		(3)	Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan jang sesuai dengan urusan rumah tangganja menurut peraturan-peraturan jang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
		(4)	Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Daerah dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak di Daerah jang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan Daerah jang modalnja untuk seluruhnja merupakan kekajaan Daerah jang dipisahkan.
	Pasal 6
		(1)	Dalam melaksanakan tudjuannja termaksud dalam pasal 5 ajat (2) Perusahaan Daerah bekerdja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
		(2)	Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannja dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.
	BAB III MODAL Pasal 7
		(1)	Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnja atau untuk sebagian dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.
		(2)	a.	Modal Perusahaan Daerah jang untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan satu Daerah jang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
			b.	Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekajaan beberapa Daerah jang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
		(3)	Modal Perusahaan Daerah jang untuk sebagian terdiri dan kekajaan Daerah jang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
		(4)	Semua alat liquide disimpan dalam bank jang ditundjuk oleh Kepala Daerah jang bersangkutan berdasarkan petundjuk-petundjuk Menteri Keuangan.
	BAB IV SAHAM-SAHAM Pasal 8
		(1)	Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
		(2)	Saham-saham prioritet hanja dapat dimiliki oleh Daerah.
		(3)	Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum jang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan jang pesertanja terdiri dari warga negara Indonesia.
		(4)	Besarnja djumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
		(5)	Pembajaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan.
	Pasal 9
		(1)	Saham-saham dikeluarkan "atas nama".
		(2)	Saham-saham dapat dipindah-tangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritet hanja dapat dipindah-tangankan kepada Daerah.
		(3)	Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet dilakukan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.
		(4)	Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi dan lain-lain jang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
	Pasal 10
		Setiap saham berhak atas satu suara.
	BAB V PENGUASAAN DAN TJARA MENGURUS Pasal 11
		(1)	Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi jang djumlah anggota dan susunannja ditetapkan dalam peraturan pendiriannja.
		(2)	Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah :
			a.	bagi Perusahaan Daerah jang modalnja untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan;
			b.	bagi Perusahaan Daerah jang modalnja untuk sebagian terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritet.
		(3)	Pengangkatan termaksud pada ajat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanja 4 tahun. Setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.
	Pasal 12
		(1)	Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah jang mengangkatnja, karena :
			a.	permintaannja sendiri;
			b.	berachirnja masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 11 ajat (3);
			c.	tindakan jang merugikan Perusahaan Daerah;
			d.	tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
		(2)	Pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (1) huruf c dan huruf d, dilakukap setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritet dan djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
		(3)	Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (1) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ajat (1).
		(4)	Selama persoalan tersebut pada ajat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ajat (1) pasal ini dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan.
			Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (2), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannja lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.
	Pasal 13
		(1)	Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, ketjuali djika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
			Djika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu, maka untuk dapat melandjutkan djabatannja diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
		(2)	Anggota Direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertudjuan mentjari laba.
		(3)	Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan izin Kepala Daerah/ pemegang saham/saham prioritet.
	Pasal 14
		(1)	Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
		(2)	Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada seorang anggota Direksi jang chusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
	Pasal 15
		(1)	Direksi menentukan kebidjaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
		(2)	Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Perusahaan Daerah.
		(3)	Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.
	Pasal 16
		Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
	Pasal 17
		Ditiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.
	BAB VI RAPAT PEMEGANG SAHAM Pasal 18
		(1)	Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
		(2)	Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakat.
		(3)	Djika kata mufakat termaksud pada ajat (2) tidak tertjapai maka pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah.
		(4)	Kepala Daerah termaksud pada ajat (3) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
	BAB VII PENGAWASAN Pasal 19
		Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet atau badan jang ditundjuknja.
	BAB VIII TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 20
		(1)	Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, jang tidak dibebani tugas penjimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, jang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewadjiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwadjibkan mengganti kerugian tersebut.
		(2)	Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnja terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
		(3)	Semua pegawai Perusahaan Daerah jang dibebani tugas penjimpanan pembajaran atau penjerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah jang disimpan didalam gudang atau tempat penjimpanan jang chusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwadjibkan memberikan pertanggungan-djawab tentang pelaksanaan tugasnja kepada badan jang ditundjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
		(4)	Pegawai termaksud pada ajat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnja kepada badan dimaksudkan pada ajat (3).
			Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan jang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
		(5)	Semua surat bukti dan surat lainnja bagaimanapun djuga sifatnja jang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat masing-masing Perusahaan Daerah atau ditempat lain jang ditundjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet, ketjuali djika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksudkan pada ajat (3) dalam hal dianggapnja perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
		(6)	Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan padjak dan kontrole akuntan pada umumnja surat bukti dan surat lainnja termaksud pada ajat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.
		(7)	Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penjimpangan dari ketentuan mengenai tata tjara tuntutan ganti-rugi jang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ajat (3) jang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.
		Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
	BAB IX TAHUN BUKU Pasal 21
		Tahun buku adalah tahun takwim.
	BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 22
		(1)	Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetudjuan dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
		(2)	Ketjuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnja.
		(3)	Anggaran tambahan atau perubahan anggaran jang terdjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
	BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 23
		Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut tjara dan waktu jang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
	BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 24
		(1)	Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut tjara dan waktu jang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
		(2)	Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
		(3)	Djika dalam waktu jang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham perioritet tidak diadjukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
		(4)	Perhitungan tahunan termaksud pada ajat (1) disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/ saham prioritet; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
	BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN DJASA PRODUKSI Pasal 25
		(1)	Tjadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
		(2)	Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tudjuan dan pengurangan lain jang wadjar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
			A.	Bagi Perusahaan Daerah jang modalnja untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan :
				a.	untuk dana pembangunan Daerah 30%;
				b.	untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;
				c.	untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.
				Dalam hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan beberapa Daerah jang dipisahkan, bagian laba bersih termaksud sub a dan b diatas dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
			B.	Bagi Perusahaan Daerah modalnja untuk sebagian terdiri dan kekajaan Daerah jang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat jang dipandang perlu :
				a.	untuk dana pembangunan Daerah 8%, dan untuk Anggaran Belandja Daerah 7%;
				b.	untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham;
				c.	untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.
		(3)	Laba jang diperoleh Daerah baik dari saham prioritet maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
		(4)	Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tudjuannja dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah.
		(5)	Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ajat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
		(6)	Diperusahaan Daerah jang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dapat djuga diberi djasa produksi jang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
		(7)	Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ajat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannja untuk pembangunan daerah.
	BAB XIV KEPEGAWAIAN Pasal 26
		(1)	Kedudukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerdja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah jang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gadji Daerah jang berlaku.
		(2)	Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerdja Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian jang disetudjui oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksudkan pada ajat (1).
	BAB XV KONTROLE Pasal 27
		(1)	Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ditundjuk badan jang mempunjai tugas dan kewadjiban melakukan kontrole atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-djawabnja.
			Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
		(2)	Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-djawabnja.
	BAB XVI PENJERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN KETANGAN PERKUMPULAN KOPERASI. Pasal 28
		(1)	Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang saham dapat menjerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat bawahannja.
		(2)	Pemerintah Daerah tingkat bawahan dengan semufakat pemegang saham dapat menjerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat atasan.
		(3)	Pemerintah Daerah dengan semufakat pemegang saham dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu ketangan perkumpulan koperasi didaerahnja.
		(4)	Penjerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ajat (1), ajat (2) dan ajat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah jang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
		(5)	Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perkumpulan koperasi dan atau perusahaan swasta didaerahnja dalam pembinaan dan penjelenggaraan Perusahaan Daerah tertentu.
	BAB XVII PEMBUBARAN Pasal 29
		(1)	Pembubaran Perusahaan Daerah dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah dan jang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
		(2)	Semua kekajaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
		(3)	Pertanggungan-djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah dan jang memberikan pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan jang telah diselesaikannja.
		(4)	Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ajat (1) bertanggung-jawab atas kerugian jang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neratja dan perhitungan laba-rugi jang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan jang sebenarnja.
	BAB XVIII PERALIHAN Pasal 30
		Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka semua Perusahaan jang telah ada dan jang modalnja untuk seluruhnja atau sebagian merupakan kekajaan Daerah, dan jang telah tidak merupakan beban Anggaran Belandja Daerah, tetap melakukan tugas dan kewadjibannja dengan kedudukan dan bentuk hukum jang dimilikinja setjara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnja satu tahun setelah berlakunja Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, ketjuali djika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
		Undang-undang ini dapat disebut .,Undang-undang perusahaan Daerah".
	Pasal 32
		Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
		Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
						Ditetapkan di Djakarta
						pada tanggal 14 Pebruari 1962
						PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
						SUKARNO
		Diundangkan di Djakarta
		pada tanggal 14 Pebruari 1962
		SEKRETARIS NEGARA,
		MOHD. ICHSAN
		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK UNDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1962

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

I.	PENJELASAN UMUM
	1.	Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, maka dalam usaha mengadakan synkhronisasi dari pada segala kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organisasi dari Perusahaan Daerah dewasa ini.
		Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah.
		Perusahaan yang didirikan oleh Daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu terhadap penduduk daerah.
		Sebagaimana dimaklumi, maka prinsip desentralisasi dalam Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar menghendaki agar daerah swatantra yang dibentuk itu dapat mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.
		Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah swatantara tersebut.
		Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, maka sewajarnyalah daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk -mempertinggi produksi.
		Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah-tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pakok Pemerintahan Daerah.
		Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.
		Cabang produksi yang penting dan yang vital bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan modal yang untuk seluruhnya adalah modal Daerah yang bersangkutan.
		Oleh karena itu, maka sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan.
		Guna kepentingan pembangunan daerah, maka segala funds and forces dari masyaratat perlu dimobilisir, dan berhubung dengan itu, Koperasi, swasta harus pula diajak ikut serta dengan aktip dalam pendirian Perusahaan Daerah dan dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi, maka Koperasi termaksud mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan kepentingannya.
		Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam menyusun Undang-undang Perusahaan Daerah ini diperhatikan pokok-pokok pikiran seperti berikut.
		Pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
		Hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
		Dalam rangka pengerahan funds and forces sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S., maka perlu diberikan kemungkinan ikut sertanya fihak-fihak lain yang progresip dalam Perusahaan Daerah tertentu dengan tidak meninggalkan pokok pikiran tersebut diatas, yaitu perusahaan termaksud adalah Perusahaan Daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
		Berhubungan dengan itu, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terbagi atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
		Ketentuan ini adalah berlainan dengan perusahaan campuran yang dikenal dewasa ini, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa fihak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
		Perusahaan campuran yang demikian ini tidak diatur dalam Undang-undang ini, melainkan dapat dibentuk oleh fihak-fihak yang bersangkutan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata termaksud diatas.
		Perusahaan Daerah yang telah ada didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang lama perlu ditinjau dan diatur kembali berdasarkan Undang-undang ini agar dengan demikian didapat keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Perusahaan Daerah.
		Maka dari itu juga untuk selanjutnya dimaksudkan agar supaya manakala Daerah mendirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk badan hukum dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak lagi mempergunakan bentuk hukum yang lain.
		Dalam meninjau dan menelaah status dan organisasi Perusahaan Daerah pada dewasa ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
		a.	Dasar daya guna dalam perusahaan;
		b.	Dasar "price and accounting system" dengan memperhatikan motief yang berdasarkan sosialisme Indonesia;
		c.	Ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan supaya dapat terpelihara sebaik-baiknya;
		d.	Perkumpulan Koperasi dan fihak Swasta dapat diikut-sertakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah;
		e.	Sistim ekonomi terpimpin dapat dilaksanakan supaya segala kegiatan ekonomi dapat diselenggarakan dalam rangka politik Negara.
	2.	Guna melaksanakan maksud tersebut diatas, maka sebagai pegangan pertama dalam mengatur Perusahaan Daerah dengan Undang-undang ini ditetapkan, bahwa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya/sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
		Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini baik yang modalnya berasal dari pemisahan Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1957 dan No. 19 Prp. tahun 1960 kepala Daerah, adalah Perusahaan Daerah menurut Undang-undang ini.
		Dalam Undang-undang ini ditetapkan, bahwa Perusahaan Daerah itu adalah suatu badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur pendirian Perusahaan Daerah tersebut. Dengan adanya ketentuan termaksud diatas, maka semua Perusahaan Daerah yang ada dewasa ini yang dianggap perlu untuk dimasukkan kedalam struktur baru menurut Undang-undang ini, harus ditinjau dan diatur kembali pendiriannya dengan Peraturan Daerah.
		Demikian pula cara-cara menguasai dan mengurus Perusahaan, pertanggungan-jawab Direksi, pengawasannya dan sebagainya harus diatur dalam pendirian perusahaan tersebut dengan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam Undang-undang ini.
		Apabila Perusahaan Daerah telah didirikan berdasarkan Undang-undang ini, maka modal perusahaan terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah tetapi tetap masuk neraca kekayaan Daerah.
		Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah untuk selanjutnya dapat berdiri sendiri tanpa memberatkan lagi budget Daerah.
		Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah tidak perlu terdiri atas saham-saham. Apabila modal termaksud diatas merupakan kekayaan beberapa Daerah maka modal perusahaan itu perlu terdiri atas saham-saham.
		Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengerahkan funds and forces dari masyarakat di Daerah ialah dengan mengikut-sertakan warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia dalam modal yang diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Berhubung dengan itu dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham, yaitu saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
		Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah, baik Daerah tingkat I dan atau Daerah tingkat II.
		Dengan adanya saham-saham prioritet ditangan Daerah, segala kegiatan, penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah pada hakekatnya berada dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Daerah, yang oleh Undang-undang ini diberi wewenang untuk melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritet.
		Dalam melakukan hak, wewenang dan kekuasaan termaksud yang ditetapkan lebih lanjut dalam pasal-pasal : 7 ayat (4), 9 ayat (3), 11 ayat (2), 12 ayat (2) dan (4), 13 ayat (1) dan (2), 18 ayat (4), 19, 20 ayat (3) dan (4), 22 ayat (1),(2) dan (3), 23, 24 ayat (1), (3) dan (4), 25 ayat (5), 26 ayat (2) dan 27 ayat (1), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian yang memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak ataupun menugaskannya kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian yang bertanggung-Jawab kepada Kepala Daerah.
		Nilai nominal dari saham-saham biasa hendaknya ditetapkan sedemikian agar menarik dan memberi kesempatan luas kepada rakyat banyak untuk memilikinya.
	3.	Oleh karena pendirian Perusahaan Daerah menyangkut kepentingan yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan daerah yang sifatnya komplementer terhadap pembangunan nasional maka sesuai dengan sistim desentralisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam Undang-undang ini ditegaskan, bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atas.
		Dengan pengawasan preventif ini, maka dapatlah diusahakan, bahwa segala kegiatan dari Perusahaan Daerah itu disesuaikan dengan politik ekonomi Negara, dan dapat dicegah dilakukannya oleh Daerah usaha-usaha yang telah termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
		Untuk menjamin kelangsungan dan keseragaman dalam penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah dalam Undang-undang ini ditentukan, bahwa Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet dapat menunjuk badan yang secara kontinu melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabnya.
		Pengawasan preventif disisi pengawasan represif yang dilakukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ataupun badan yang ditunjuknya tidak mengurangi kewenangan menurut peraturan perundangan yang berlaku dari pada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan daerah tingkat lebih atas terhadap daerah bawahannya untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah.
		Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (3) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) Kepala Daerah yang melakukan hak, kewenangan dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet sebagai alat Pemerintah Daerah memberi pertanggungan-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah.
		Mengingat akan perkembangan dari pada Perusahaan Daerah dalam Undang-undang ini ditetapkan pula, bahwa Jawatan Akuntan Negara berwenang untuk melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah.
	4.	Menurut sistim desentralisasi dalam Pemerintahan Negara yang kini berlaku maka Daerah tingkat atas dengan Peraturan Daerah dapat menyerahkan sebagian dari urusan rumah-tangganya kepada Daerah tingkat bawahannya.
		Ketentuan ini memungkinkan diadakannya peninjauan tentang penyerahan sebagian dari pada laba bersih untuk pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah tingkat atasan kepada Daerah bawahannya, demikian pula mengenai penyerahan Perusahaan Daerah oleh Daerah tingkat atasan kepada Daerah tingkat bawahannya dan sebaliknya.
	5.	Sebagai ketentuan peralihan dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud belum dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini, maka semua Perusahaan Daerah tetap melakukan tugas kewajibannya, dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah.
		Dalam waktu selambat-Iambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang tidak lagi merupakan beban Anggaran Belanja Daerah harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
II.	PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
		Instansi atasan dipergunakan dengan mengandung pengertian bahwa sewaktu-waktu Daerah tingkat III telah terbentuk maka dalam rangka sistimatik Undang-undang No. 1 tahun 1957, tingkat ke- II adalah atasannya.
		Dengan instansi atasan dimaksud juga Gubernur Propinsi Irian Barat Bentuk Baru bagi daerah bawahannya.
	Pasal 2
		Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung-jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung-jawabkan tersendiri.
	Pasal 3
		Yang dimaksudkan dengan segala macam hukum Indonesia ialah hukum perdata Eropah, hukum dagang Eropah dan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa didalam hukum-hukum tersebut masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.
	Pasal 4
		Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.
	Pasal 5
		Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
		Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
		Pada azasnya tidaklah mungkin untuk memerinci dengan tegas baik tentang urusan rumah tangga Daerah maupun tentang urusan-urusan yang termasuk tugas Pemerintah Pusat, karena perincian yang demikian itu tidak akan sesuai dengan gaya perkembangan kehidupan masyarakat baik didaerah maupun dipusat Negara.
		Urusan-urusan yang tadinya termasuk lingkungan Daerah karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh Daerah itu karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada Daerah itu sendiri.
		Berhubung dengan itu dalam pasal ini ditetapkan bahwa Perusahaan yang dapat didirikan oleh daerah ialah :
			perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut kemampuan/kekuatan masing-masing Daerah.
		Demikian pula tidaklah mungkin memberi perincian secara tegas dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup di Daerah oleh karena segala sesuatu erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di Daerah.
		Sebagai contoh yang harusnya diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah dapat disebutkan Perusahaan Air Minum. Perusahaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan, Perusahaan Pasar, Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat.
	Pasal 6
		Pengutamaan Koperasi dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi didasarkan pada pokok pikiran bahwa agar dalam pengerahan potensi dan tenaga (funds and force) yang progresip didalam Perusahaan Daerah dalam bentuk ikut sertanya Swasta untuk memiliki saham-saham Perusahaan Daerah jangan sampai meninggalkan azas ekonomi terpimpin dimana :
		(a)	Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah) memegang posisi Komando.
		(b)	Unit ekonomi yang diutamakan sesudah Perusahaan Negara/Daerah ialah Koperasi sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 33 Undang-undang Dasar 45 dan dokumen-dokumen resmi dari pada ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/1960.
		(c)	Kedudukan Koperasi lebih tinggi dari pada Swasta biasa berhubung dengan nilai moral dan sosialnya yang lebih tinggi.
		(d)	Dalam Amanat Pembangunan Presiden yang telah ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Pembangunan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 ditegaskan bahwa Pengusaha-pengusaha Nasional jangan berkembang menjadi kapitalis Nasional. Usaha-usaha kearah bentuk-bentuk Koperasi dalam lapangan-lapangan Perusahaan nasional ini harus diutamakan.
			Berhubungan dengan itu maka Koperasi sewajarnya mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan kepentingannya. Koperasi baik yang memiliki saham Perusahaan Daerah maupun yang tidak diikut-sertakan ataupun didengar dalam menentukan kebijaksanaan Perusahaan Daerah tertentu.
	Pasal 7
		Modal Perusahaan Daerah untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan; hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	Pasal 8
		Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.
	Pasal 9
		Cukup jelas
	Pasal 10
		Sudah selayaknya bahwa kepada pemegang saham diberikan hak mengeluarkan pendapat/suara tentang segala sesuatu yang mengenai perusahaan. Maka untuk itu antara lain diadakan kesempatan didalam rapat umum pemegang saham, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal yang menjadi wewenang pemegang saham prioritet suara pemegang saham (biasa) tidak mempunyai kekuatan menentukan.
	Pasal 11 dan 12
		Cukup jelas
	Pasal 13
		Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu pamiliergering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri.
		Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud dalam pasal ini. Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.
	Pasal 14
		Cukup jelas
	Pasal 15
		Didalam pasal ini yang dimaksud dengan istilah pimpinan ialah "management".
	Pasal 16
		Agar penetapan batas-batas kekuasaan Direksi disesuaikan dengan sifat dan corak perusahaan Daerah masing-masing, maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut diatas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan.
	Pasal 17
		Konkordan dengan ketentuan termaksud dalam Undang-undang No. 45 Prp. tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan maka tiap-tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang dalam Undang-undang ini ditetapkan akan diatur lebib lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
	Pasal 18
		Cukup jelas
	Pasal 19
		Sebagaimana lazim berlaku didalam tiap-tiap Perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan pimpinan cara mengurus dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para pemilik/pemegang saham; biasanya tugas pengawasan demikian diserahkan kepada suatu Dewan/Badan.
		Bagi Perusahaan Daerah, pengawasan (umum) termaksud diatas dilakukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/ saham prioritet ataupun badan yang ditunjuknya untuk seluruh Perusahaan Daerah didalam lingkungannya.
		Bilamana dipandang perlu berhubung dengan besarnya Perusahaan Daerah dapat ditunjuk satu badan, yang menjalankan pengawasan (umum) terhadap perusahaan itu.
		Adalah lebih berdaya-guna manakala untuk sejumlah Perusahaan -perusahaan Daerah yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan (umum) itu.
	Pasal 20
		Berhubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adalah untuk seluruhnya dan untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dalam Undang-undang ini.
		Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja perusahaan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.
		Dalam hubungan ini terhadap pegawai/pekerja perusahaan dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.
		Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah bendaharawan, (komptabel) yang wajib memberikan pertanggungan-jawab kepada badan termaksud dalam pasal 27. Bendaharawan tersebut diatas berkewajiban memberikan pertanggungan-jawab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang persediaan milik perusahaan yang harus berada didalam penyimpanannya (tanggungannya) benar-benar ada. Pengertian ini mengandung makna bahwa bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku (booksaldo) dan atau persediaan buku (bookvoorraad).
	Pasal 21
		Cukup jelas
	Pasal 22
		Untuk menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan dengan baik diperlukan adanya suatu anggaran perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan Daerah diwajibkan menyusunnya. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran perusahaan termaksud untuk menetapkan prioritet serta daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu.
		Untuk menjamin kelancaran jalannya perusahaan, maka antara lain pada ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal perusahaan telah memasuki sesuatu tahun buku tertentu sedangkan atas proyek didalam anggaran perusahaan dari tahun buku sebelumnya belum/tidak dikemukakan keberatan-keberatan oleh pemegang saham prioritet, maka hal itu tidak menjadi rintangan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek didalam anggaran perusahaan yang berikutnya.
	Pasal 23
		Yang dimaksudkan dengan laporan dalam pasal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan (bedrijfsvoering) dan bukan laporan tahunan, neraca dan laba rugi.
		Faedahnya laporan ialah agar pemegang saham prioritet selalu dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan.
	Pasal 24
		Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi pemegang saham prioritet untuk memberikan pengesahan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau.
		Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang lazim disebut "good koopmans gebruik" artinya menurut sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi (persediaan yang tak boleh tidak) dan sebagainya yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan.
		Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian diketemukan oleh yang berhak melakukan kontrole termaksud pada pasal 27, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan, menjadi tanggungan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet yang mensyahkan perhitungan tahunan termaksud. Kesalahan lainnya yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam ruang menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.
	Pasal 25
		Cadangan dapat dibedakan dalam cadangan terbuka, yaitu yang besar jumlahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasia dan diam yang besar jumlahnya tidak dapat ternyata dari neraca.
		Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk antara lain dengan cara yang berikut :
		ke. 1.		menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya.
		ke. 2.		tidak memuat barang-modal pada neraca.
		ke. 3.		memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya dan
		ke. 4.		memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, jadi pada umumnya penilaian yang lebih rendah daripada pos-pos activa (kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos-pos passiva (hutang).
		Hanya pimpinan perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Keberatan terhadap pembentukan cadangan rahasia dan diam antara lain adalah sebagai berikut :
		a.	memberikan sebab untuk expansi yang irrasionil;
		b.	apabila sekumpulan activa dimuat dalam buku untuk jumlah yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya, maka dapat timbul bahaya bahwa untuk selanjutnya activa ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksikan akan sangat rendah.
			Hal ini akan menyebabkan "merusak harga" (prijsbederf). Jika hal ini terjadi dan pada waktunya diperlukan activa baru, maka besar kemungkinan bahwa jumlah penghapusan harta yang telah dikumpulkan tidak akan mencukupi untuk mendapatkan penggantinya.
		c.	karena activa dimuat dengan harga yang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa activa yang bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah itu. Keberatan-keberatan seperti tersebut diatas itu menyebabkan perlu diadakannya larangan untuk membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.
		Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan.
		Cadangan tujuan (bestonmingsreserves) adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi daripada kekayaan (activa) atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan assuransi risiko sendiri dan sebagainya. Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga semula.
		Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban sumbangan kepada Daerah untuk keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		Sosial dan Pendidikan adalah untuk kepentingan Pegawai/pekerja perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan.
		Dalam pasal ini dimaksudkan zakat bagi perusahaan yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah mengatur supaya dalam hal ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama.
		Jasa Produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen hingga karenanya masih diperoleh laba. Sumbangan dana pensiun dan sokongan dimaksudkan untuk membentuk dana guna menampung pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan kedalam pensiun yang akan dibentuk itu.
		Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga pokok barang-barang yang diproduksikan, yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah pekerja. Kepada perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya menyebabkan tidak didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dalam perusahaan semacam itu Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa produksi.
	Pasal 26
		Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah pegawai/pekerja perusahaan. Agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Mengenai pemberhentian pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah hendaklah diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini.
	Pasal 27
		Tugas dan kewajiban melakukan kontrole disini berlainan dengan tugas pengawasan (umum) sebagaimana ditetapkan didalam pasal 19, adalah pengawasan khusus tekhnis yang bersifat repressip, yakni juga pada pokoknya berkisar pada pemeriksaan laporan perhitungan tahunan (auditing). Sebagai dasar penilaian terhadap baik buruknya penyelenggaraan pimpinan perusahaan.
	Pasal 28
		Dalam pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim desentralisasi dalam pemerintahan Negara yang kini berlaku, dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat atasan setelah semufakat dengan pemegang saham, dapat menyerahkan Perusahaan Daerah termaksud kepada Daerah tingkat bawahannya, demikian pula penyerahan sebaliknya.
		Penyerahan ini dilakukan apabila macam usaha/produksi dari pada perusahaan termaksud sewajarnya terletak dalam bidang pengusahaan dan pengurusan Daerah yang bersangkutan.
		Apabila Pemerintah Daerah telah menganggap, bahwa perusahaan yang termaksud dalam pasal ini tidak perlu lagi diusahakan sebagai Perusahaan Daerah, antara lain karena macam usahanya/produksinya/barangnya, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Program Pemerintah dalam bidang kekoperasian sewajarnya terletak dalam bidang penguasaan dan pengurusan koperasi, maka Pemerintah Daerah dapat memindahkan perusahaan tersebut ketangan perkumpulan koperasi didaerahnya.
		Untuk jangka waktu yang tertentu, pimpinan/pengurus pegawai perkumpulan koperasi/perusahaan swasta, yang betul-betul mempunyai bakatleadership, dapat diangkat oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet untuk dijadikan pimpinan perusahaan daerah tertentu.
		Dengan cara demikian maka :
		a.	masyarakat dapat menarik faedah yang sebesar-besarnya dari padanya;
		b.	mereka tidak lagi mementingkan diri pribadi, tetapi juga harus mengambil kepada kepentingan sosial.
	Pasal 29
		Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
		Pembubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila perusahaan tersebut dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.
		Pembubaran tersebut diatas cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa :
		1.	Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;
		2.	kepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah termaksud pada ayat (4).
		Disisi pengaturan benda, hendaklah diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
		Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang akan ditetapkan dalam peraturan pembubaran perusahaan termaksud diatas.
	Pasal 30, 31 dan 32
		Cukup jelas
					Mengetahui :
					SEKRETARIS NEGARA,
					MOHD. ICHSAN
	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2387

Read More